TEORI AKUNTASI SEKTOR PUBLIK

TEORI AKUNTASI SEKTOR PUBLIK

BAB I

PENDAHULUAN

 Latar Belakang

Akuntansi keuangan sektor publik sangat erat kaitannya dengan fungsi akuntansisebagai penyedia informasi keuangan untuk pihak eksternal organisasi. Disektor public, kebutuhan akan infprmasi akuntansi semakin tinggi seiringdengan semakin meningkatnya akuntabilitas publik dan transparansi oleh lembaga-lembaga publik. Laporan keuangan sektor publik menjadi instrument utama untukmenciptakan akuntabilitas publik. Untuk menghasilkan laporan keuangan sektor publikyang relevan dan handal, maka diperlukan standar akuntansi keuangan sector publikdan system akuntansi sector publik. Pengembangan standar akuntansi keuangan sector publik merupakan suatu yang sangat krusial, karena kualitas srndar akuntansi secaralangsung akan mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Dengan demikian pada bahan ajar ini perlu dikembangkan system akuntansi yang mampu menghasilkan sebuah laporan keuangan yang dapat dupertanggung jawabkan.

Pemahaman sektor publik sering diartikan sebagai aturan pelengkap pemerintah yang mengakumulasi "utang sektor publik" dan "permintaan pinjaman sektor publik" untuk suatu tahun tertentu. Artikulasi ini dampak dari sudut pandang ekonomi dan politik yang selama ini mendominasi perdebatan sektor publik.

Dari berbagai buku lama terbitan Eropa Barat, akuntansi sektor publik disebut akuntansi pemerintahan. Dan diberbagai kesempatan disebut juga sebagai akuntansi keuangan publik. Berbagai perkembangan terakhir, sebagai dampak penerapan daripada accrual base di Selandia Baru, pemahaman ini telah berubah.

BAB II

              PEMBAHASAN

1.      TEORI AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

Akuntansi sektor publik memiliki kaitan yang erat dengan penerapan dan perlakuan akuntansi pada domain publik. Peranan akuntansi sektor publik di tujukan untuk memberikan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan publik. Saat ini sektor publik di tuntut memperhatikan kualitas dan profesionalisme serta Value for money dalam menjalankan aktivitasnya. Value for money merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan tiga elemen utama utama, yaitu Ekonomi,Efisiensi dan Efektivitas.Selain itu, tuntutan yang lain adalah perlunya akuntabilitas dan good governance.

Pengertian Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi sektor publik merupakan suatu aktivitas yang memiliki tujuan (purpose activity). Tujuan akuntansi diarahkan untuk mencapai hasil tertentu, dan hasil tersebut harus memiliki manfaat. Dari perspektif ilmu ekonomi , sektor publik dapat di pahami sebagai suatu entitas yaitu aktivitasnya berhubungan dengan usaha menghasilkan barang dan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik. Dalam beberapa hal , akuntansi sektor publik berbeda dengan akuntansi pada sektor swasta.

       Akuntansi sektor publik memiliki kaitan yang erat dengan penerapan dan perlakuan akuntansi pada domain publik..domain publik sendiri memiliki wilayah yang lebih luas dan kompleks dibandingkan dengan sektor swasta.keluasan wilayah publik tidak hanya di sebabkan luasnya jenis dan bentuk organisasi yang berada di dalamnya, akan tetapi juga karena kompleksnya lingkungan yang mempengaruhi lembaga-lembaga publik tersebut. Secara kelembagaan domain publik meliputi lembaga – lembaga pemerintahan (pemerintah pusat dan daerah serta unit kerja pemerintah), peusahaan milik negara (BUMN dan BUMD), yayasan , organisasi politik dan organisasi massa, lembaga swadaya masyarakat (LSM), Universitas dan organisasi nirlaba lainnya.

       Beberapa tugas dan fungsi sektor publik sebenarnya dapat juga dilakukan oleh sektor swasta, misalnya tugas untuk menghasilkan beberapa jenis pelayanan publik, seperti layanan komunikasi , penarikan pajak , pendidikan transportasi publik, dan sebagainya. Akan tetapi untuk tugas tertentu keberadaaan sektor publik tidak dapat tergantikantikan oleh sektor swasta , misalnya fungsi birokrasi pemerintahan . sebagai konsekuensinya , akuntansi sektor publik dalam beberapa hal berbeda dengan akuntansi sektor swasta.

       Saat ini akuntansi sektor publik di Indonesia memiliki perkembangann yang cukup berarti , salah satunya di tandai dengan lahirnya peraturan perudang – undangan yang mengatur tentang penerapan akuntansi sektor publik khusus di pemerintahan. Perkembangan akuntansi sektor publik meliputi bidang konsentrasi :

1.      Akuntansi keuangan (financial accounting)

2.      Akuntansi manajemen (management accounting)

3.      Pemeriksaan (auditing)

Perkembangan akuntansi keuangan sektor publik khususnya di pemerintahan di tandai dengan adanya standar akuntansi pemerintahan (SAP).

1.         KARAKTERISTIK AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

Akuntansi merupakan suatu aktivitas yang memiliki tujuan (purposive activity). Tujuan akuntansi di arahkan untuk mencapai hasil tertentu,  dan hasil tersebut harus memiliki manfaat. Akuntansi di gunakan baik pada sektor swasta maupun sektor publik untuk tujuan – tujuan yang berbeda. Dalam beberapa hal, akuntansi sektor publik berbeda dengan akuntansi pada sektor swasta. Perbedaan karakteristik akuntansi tersebut disebabkan karena adanya perbedaan lingkungan yang mempengaruhi.

Organisasi sektor publik bergerak dalam lingkungan yang sangat kompleks dan turbulence. Komponen lingkungan yang mempengaruhi organisasi sektor publik meliputi faktor ekonomi, politik, kultur dan demografi.

a.       Faktor Ekonomi

·         Faktor ekonomi yang mempengaruhi organisasi sektor publik antara lain :

·         Pertumbuhan ekonomi

·         Tingkat inflasi

·         Pertumbuhan pendapatan perkapita (GNP/GDP)

·         Struktur produksi

·         Tenaga kerja

·         Arus modal dalam negeri

·         Cadangan devisa

·         Nilai tukar mata uang

·         Utang dan bantuan luar negeri

·         Infrastruktur

·         Teknologi

·         Kemiskinan dan kesenjangan ekonomi

·         Sektor informal

b.      Faktor Politik

Faktor politik yang mempengaruhi sektor publik antara lain :

·         Hubungan negara dan masyarakat

·         Legitimasi pemerintah

·         Tipe rezim yang berkuasa

·         Ideologi negara

·         Elit politik dan massa

·         Jaringan internasional

·         Kelembagaan

c.       Faktor Kultural

Faktor kultural yang mempengaruhi organisasi sektor publik antara lain :

·         Keragaman suku, ras, agama, bahasa dan budaya

·         Sistem nilai di masyarakat

·         Historis

·         Sosiologi masyarakat

·         Karakteristik masyarakat

·         Tingkat pendidikan

d.      Faktor Demografi

Faktor demografi yang mempengaruhi organisasi sektor publik antara lain :

·         Pertumbuhan penduduk

·         Struktur usia penduduk

·         Migrasi

·         tingkat kesehatan

2.         PERLUNYA AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

            Akuntansi merupakan Aktivitas jasa untuk menyediakan informasi yang diperlukan dalam pengambilan keputusan terkait denga kepitusan ekonomi, sosial dan politik. Pada dasarnya akuntansi baik pada sektor swasta maupun sektor publik, dapat di bagi menjadi 2 bagian yaitu akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen.

            Ruang lingkup akuntansi keuangan pemerintah meliputi semua kegiatan  yang mencakup pengumpulan data , penganalisaan , pencatatan dan pelaporan atas transaksi keuangan pemerintah sebagai suatu entitas, serta penafsiran terhadap hasil – hasilnya.

Masisi (1978) dalam Glynn (1993) menjelaskan aturan dasar sistem akuntansi keuangan sebagai berikut :

1.    Identifikasi kegiatan operasi yang relevan. Hanya kejadian dan kegiatan ekonomi yang relevan saja yang akan di catat dalam sistem akuntansi keuangan.

2.    Pengklasifikasian kegiatan operasi secara tepat;

Penentuan waktu pengakuan untuk setiap jenis operasi (timing of recognition). Pada prinsipnya , suatu operasi dapat dicatat / atau diakui pada tahap tertentu dari proses transaksi . misalnya pembelian dapat diakui / di catat ketika keputusan untuk membeli suatu barang di tetapkan, pada waktu dilakukan pemesanan , ketika barang di terima , ketika faktur di terima, ketika barang tersebut di gunakan untuk proses produksi, atau ketika telah dilakukan pembayaran kas. Oleh karena itu harus di tetapkan kapan suatu transaksi dapat di akui/dicatat.

3.    Adanya sistem pengendalian untuk menjamin reliabilitas. Sistem pengendalian ini memiliki dua komponen yaitu komponen formal dan substansial. Komponen formal adalah pembukuan berpasangan (double entry bookkeeping) : kesalahan akuntansi akan dapat diketahui dan dilacak ketika jumlah sisi kredit tidak sama dengan sisi debit. Komponen substansial merupakan mekanisme konflik kepentingan (conflict of interest) : kesalahan akuntansi muncul ketika mempengaruhi secara negatif pihak ketiga. Sebagai contoh, jika utang tidak dicatat dengan baik, jumlah yang dibayarkan kepada kreditor akan berbeda dengan jumlah yang seharusnya di terima sebagaimana tercatat dalam akun piutang yang di akui kreditor.

4.    Menghitung pengaruh masing – masing operasi

Terdapat beberapa kesamaan akuntansi keuangan baik pada sektor publik maupun sektor swasta. Sebagai contoh , pada kedua sektor tersebut di rekomendasikan untuk menggunakan sistem pembukuan berpasangan dalam mencatat akun – akun transaksi . kedua sektor sama – sama membutuhkan standar akuntansi keuangan sebagai pedoman pencatatan agar terdapat perlakuan yang sama terhadap suatu transaksi. Siklus akuntansi pada kedua sektor tidak jauh berbeda.

        Akuntansi keuangan sektor publik terkait dengan tujuan dihasilkannya laporan eksternal dan penghitungan biaya pelayanan. Oleh karena itu , akuntansi keuangan sektor publik pada dasarnya berbicara masalah tujuan laporan keuangan sektor publik , jenis laporan keuangan sektor publik, sistem akuntansi, standar keuangan akuntansi sektor publik, dan akuntansi biaya sektor publik. Akuntansi biaya sektor publik sendiri bukan murni bagian dari akuntansi keuangan sektor publik. Akuntansi biaya sektor publik merupakan hybrid dari akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen sektor publik.

    

BAB III

PENUTUP

 Kesimpulan

Akuntansi Sektor Publik yang kuat merupakan salah satu instrumen penting dalam penegakan Good Governance di Sektor Publik.  Akuntansi Sektor Publik berkaitan dengan sistem pemrosesan informasi keuangan dan pengkomunikasian informasi keuangan tersebut kepada para pemangku kepentingan (stakeholders) Organisasi Sektor Publik.  Tuntutan akan transparansi pengelolaan keuangan pada Organisasi Sektor Publik semakin meningkat akhir-akhir ini.  Transparansi informasi keuangan Organisasi Sektor Publik sebagai bagian penting dalam penegakan Good Governance Organisasi Sektor Publik diharapkan dapat mengurangi potensi terjadinya korupsi pada Organisasi Sektor Publik.  Penerapan sistem akuntansi yang sehat pada Organisasi Sektor Publik merupakan suatu kebutuhan yang tidak bisa ditunda lagi.

DAFTAR PUSTAKA

Bastian, Indra, 2006, Sistem Akuntansi Sektor Publik, Edisi Kedua, Penerbit Salemba Empat, Jakarta. 

Halim, Abdul Halim, 2004, Akuntansi Sektor Publik, Akuntansi Keuangan Daerah. Penerbit Salemba Empat. Edisi Pertama, Jakarta.

Akuntasi Sektor Publik, Edisi Pertama, Penerbit Andi, Yogyakarta.

Jurnal nugroho susanto, makalah akuntansi sektor publik (pdf), unduh: 21/03/2017. 15:50 WIB