Empat Contoh Teori Administrasi Negara

Empat Contoh Teori Administrasi Negara

·         Teori Deskrpitif-Explanatif

Konsep dasar/abstrak dari administrasi negara baik dalam bentuk  konsep,  proposisi,  dan hukum. Contohnya : Konsep hirarkhi dari organisasi formal. Konsep tersebut menjelaskan ciri umum dari organisasi formal, yaitu adanya penjenjangan dalam struktur organisasi.

 Teori deskriptif eksplanatif menjawab dua pertanyaan yaitu apa dan mengapa. Pertanyaan apa, menuntut jawaban deskriptif mengenai satu realitas tertentu yang dijelaskan secara abstrak ke dalam satu konsep tertentu misalnya, hirarkhi organisasi formal, hirarkhi kebutuhan, organisasi formal, konflik peranan, ketidakjelasan peranan, semangat kerja dan lain-lain. Pertanyaan mengapa menuntut jawaban eksplanatif atau diagnostik mengenai keterkaitan antara satu konsep abstrak tertentu dengan konsep abstrak lainnya. Misalnya konflik peranan berhubungan dengan tipe kegiatan, apakah departemental atau koordinatif, artinya kegiatan yang bersifat departemental (dilaksanakan hanya oleh satu departemen) cenderung kurang menimbulkan konflik peranan diantara pengambil keputusan dan pelaksana, dibanding jika kegiatan tersebut dilaksanakan secara koordinatif (melibatkan banyak departemen).

·         Teori Normatif

Memprediksikan apa yang seharusnya dilakukan atau apa yang seharusnya dikaji. Contohnya : Permasalahan yang sedang dihadapi pemerintah aceh saat ini adalah kemacetan yang terjadi di ibukota provinsi (Banda Aceh) yang disebabkan karena bertambahnya volume kendaraan dari tahun  ke tahun. Banyaknya pendatang baik dari kalangan remaja yang ingin melanjutkan studinya ke jenjang universitas atau kalangan dewasa yang mencari lowongan kerja, karena menjadi keluhan masyarakat maka PEMDA Aceh bekerjasama dengan PEMKOT Banda Aceh berinisiatif untuk pengadaan Bus baru yang diberi nama Trans Koetradja pada awal tahun 2016, yang mana bus tersebut beroperasi dari pagi hingga sore, dengan prediksi yang dilakukan PEMDA dan PEMKOT banda Aceh kemacetan akan menurun dan akan menjadi lebih baik dari tahun 2015.

·         Teori Asumtif

Pemahaman yang benar terhadap realitas seorang administrator, suatu teori yang tidak mengambil asumsi model setan maupun model malaikat birokrat. Teori asumtif menekankan pada prakondisi atau anggapan adanya suatu realitas sosial dibalik teori atau proposisi yang hendak dibangun. Teori X dan Y adalah salah satu contoh dari teori Asumtif. Dalam teori tersebut dikemukakan dua jenis asumsi yang berlawanan tentang sifat manusia. Teori X berasumsi bahwa pada dasarnya manusia bersifat malas dan senang menghindari pekerjaan jika memungkinkan. Sementara teori Y berasumsi sebaliknya, yaitu bahwa manusia memiliki kemauan untuk bekerja dan memiliki kemampuan untuk mengontrol dirinya dalam mengembang tanggung jawab yang dibebankan kepadanya.

Dengan melihat realitas yang terjadi sekarang dalam birokrasi Indonesia. Banyak dari pelaku birokrat memperaktekkan teori X, sehingga permasalahan yang dihadapi Indonesia semakin komplek di era Jokowi, dari segi politik terjadinya berbagai permasalahan seperti korupsi yang merajalela, salah menjatuhkan kelompok lain untuk kepentingan diri sendiri, lambatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia, sehingga mengakibatkan rakyat miskin tambah menderita, karena kebijakan yang diambil dengan menaikkan BBM.

·         Teori Instrumental

Banyak digunakan dalam analisa kebijakan, dan merupakan tindak lanjut (maka) dari proposisi jika karena. Misalnya jika sistem administrasi berlangsung secara begini dan begitu karena ini dan itu. Dengan kedudukan negara yang mempunyai keterbatasan terutama dari segi biaya untuk memenuhi segala kebutuhan publik, maka peranan masyarakat (swasta) sangat menentukan.

 Dewasa ini peranan swasta semakin banyak terlihat pada bidang-bidang yang tadinya dimonopoli oleh negara seperti transportasi, pendidikan, perumahan, dan lain-lain. Walaupun demikian peranan pemerintah tetap memegang posisi sentral dalam pemenuhan dan penanganan masalah-masalah publik. Negara adalah merupakan lembaga formal yang memiliki mandat (dengan asumsi bahwa mekanisme demokratis berlangsung) dari rakyat melalui cara-cara tertentu yang dapat dibenarkan oleh hukum yang berlaku untuk memenuhi kepentingan publik.

Saya mengangkat kasus tadi yakni masalah kemacetan yang terjadi di ibu kota provinsi Aceh, setelah menetapkan kebijakan pengadaan bus Trans Koetaradja tersebut maka setelah berjalan beberapa bulan pemerintah akan menganalisis apakah kebijakan yang diambil sesuai dengan yang diharapkan atau malah sebaliknya, maka tugas pemerintah ke depan ada tiga, mendeterminasi, reformulasi atau dilanjutkan jika sesuai dengan perencaan awal.