konsep new publik management
Bab
I
Pendahuluan
A. Latar
Belakang
Banyaknya masalah kenegaraan yang dihadapi akhir-akhir ini, terutama yang
paling krusial adalah masalah ”Admnistrasi negara” yang terus mengorbankan
kepentingan publik. Karakter political economy pada birokrasi yang sering
mengorbankan kepentingan publik (Horn, 1997), telah memperburuk hampir seluruh
aspek kehidupan publik dalam negeri. Masalah ini sudah seharusnya menjadi
agenda kenegaraan yang mendesak untuk di tangani, karena memiliki dampak
negatif jangka panjang yang fatal.
Administrasi negara yang efisien merupakan prasyarat bagi peningkatan
demokratisasi, pengembangan ekonomi dan pengalokasian dana secara adil.
Reformasi manajemen memiliki peran istimewa guna memperbaiki efisiensi
penyelenggaraan pemerintahan. Di banyak negara, reformasi manajemen sedang
dipersiapkan atau sudah diterapkan, serta menuaikan hasil yang beragam.
Sehingga membuat para ahli mencari solusi terhadap persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat.
Old publik administration merupakan konsep awal yang diterapkan dalam studi
administrasi publik, namun setelah berjalan sekian tahun dalam perkembanganya,
doktrin OPA diatas menghadapi (fallacies). Misalnya, Weber yakin bahwa sosok
organisasi birokrasi iddeal, padahal dalam perkembangannya bisa berubah
sifatnya menjadi sangat kaku, bertele-tele, dan penuh red-tape (weber’s
fallacy), Taylor sangat yakin bahwa hanya ada satu cara terbaik (one best way of doing the task) untuk
melakukan tugas, padahal dalam perkembangan
terdapat banyak cara lain untuk bekerja terbaik, hasil rekayasa teknologi dan
ilmu pengetahuan (Talor fallacy). Dengan perkembangan inilah muncul konsep
ataupun paradigma baru dalam pemerintahan yang dikenal dengan new publik
management yang mucul di Inggris, New Zeaaland, Amerika Serikat dan Kanada,
dengan tujuan untuk mencari solusi terhadap permasalahan yang melanda
masyarakat.
B.
Rumusan Masalah
1.
Bagaimana konsep new publik management?
2.
Apa yang dimaksud dengan reinventing Goverment ?
3.
Apa pelajaran yang dapat diambil dari nwe publik managemaent?
C.
Tujuan Penulisan
1.
Mengetahui konsep new publik management.
2.
Memahami maksud reinventing government.
3.
Belajar dari new publik management.
Bab II
Pembahasan
1.
Konsep new publik management
a.
Pengertian new publik management
New publik management adalah konsep yang menggunakan mekanisme pasar dan
terminologi di sektor publik. Maksudnya dalam melakukan hubungan dengan
pelanggannya (customer) dipahami sama dengan proses hubungan transaksi yang di
lakukan oleh dunia pasar (market place). Dengan mentransformasikan kinerja
pasar seperti ini maka dengan kata lain akan mengganti atau mereform kebiasaan
kinerja sektor publik dari tradisi berlandaskan aturan (rule based) dan proses
yang menggantungkan pada otoritas pejabat menjadi orientasi pasar dan di pacu
untuk berkompetisi sehat.
Di dalam konsep NPM semua pimpinan di dorong untuk menemukan cara-cara baru
dan inovatif untuk memperoleh hasil yang maksimal atau melakukan privatisasi
terhadap fungsi-fungsi pemerintahan. Mereka tidak lagi memimpin dengan
cara-cara melakukan semua jenis pekerjaan dari yang besar hingga kecil (rowing)
menyapu bersih semua pekerjaan melainkan mereka melakukan steering membatasi
terhadap pekerjaan atau fungsi mengendalikan, memiliki, mengarahkan yang
strategis saja. Dengan demikian, kunci NPM sangat menitikberatkan pada
mekanisme pasar dalam mengarahkan program-program publik.
Konsep NPM ini dapat dipandang sebagai suatu konsep baru yang ingin menghilangkan
monopoli pelayanan yang tidak efisien yang dilakukan oleh instansi dan
pejabat-pejabat pemerintah. Dengan konsep seperti inilah maka Chisthopher Hood
dari London School of Economic (1995) mengatakan bahwa NPM mengubah cara-cara
dan model birokrasi-publik yang tradisional ke arah cara-cara dan model bisnis
private dan perkembangan pasar. Cara–cara legetimasi birokrasi publik untuk
menyelamatkan prosedur dari diskresi administrasi tidak lagi dipraktikkan oleh
NPM dalam birokrasi pemerintah.
Untuk lebih mewujudkan konsep NPM dalam birokrasi publik maka di upayakan
agar pemimpin birokrasi meningkatkan produktifitas dan menemukan alternatif
cara-cara pelayanan publik berdasarkan perspektif ekonomi. Mereka didorong
untuk memperbaiki dan mewujudkan akuntabilitas publik kepada pelanggan,
meningkatkan kinerja, restrukturisasi lembaga birokrasi publik, merumuskan
kembali misi organisasi, melakukan streamlining proses dan prosedur birokrasi,
dan melakukan disentralisasi proses pengambilan kebijakan.
Semenjak konsep NPM ini dikemukakan, maka telah banyak kemajuan dari praktika
konsep ini di beberapa negara di dunia. Seperti misalnya, upaya melakukan
privatisasi fungsi-fungsi yang selama ini dimonopoli pemerintah dalam di
beberapa negara mengalami banyak kemajuan dan perubahan. Pimpinan eksekutif
yang diwajibkan melakukan proses akuntabilitas terhadap proses tercapainya
tujuan organisasi, menciptakan proses baru untuk mengukur peningkatan
produktifitas kerja, dan melakukan reengineering sistem yang merefleksi
terhadap kuatnya komitmen pada akuntabilitas publik (Barzelay, 2001 : Boston et
al., 1996 ; dan Bouckaert, 2000)
Donal Kettl (2000) menyebutkan dengan “
the global publik managemant reform” menfokuskan pada enam hal berikut :
·
Bagaimana pemerintah bisa menemukan cara untuk
mengubah pelayanan dari hal yang sama dan dari dasar pendapatan yang lebih
kecil.
·
Bagaimana bisa pemerintah menggunakan intensif pola
pasar untuk memperbaiki patologi birokrasi.
·
Bagaimana pemerintah bisa menggunakan mekanisme pasar
untuk memberikan kepada warga negara (pelanggan) alternatif yang luas untuk
memilih bentuk dan macam pelayan publik. Atau paling sedikit pemerintah bisa
mendorong timbulnya keberanian untuk memeberikan pelayan yang lebih baik kepada
warganya.
·
Bagaimana pemerintah bisa menyempurnakan kemampuan
untuk membuat dan merumuskan kebijakan.
·
Bagaimana pemerintah bisa membuat program yang lebih
responsif.
·
Bagaimana pemerintah bisa memusatkan perhatiannya pada
hasil dan dampaknya (output dan outcame) ketimbang perhatiannya pada proses dan
strruktur. Bagaimana mereka bisa mengganti sistem yang menekan pada alur
top-down dan sistem yang berorientasi pada aturan kepada suatu sistem yang
berorientasi kepda button-up dan sistem yang berorientasi hasil.
Sama dengan pendapat Kettl di atas, Jonathan Boston (1991) menyatakan bahwa
pusat perhatian dari doktrin NPM itu pada intinya sebagai berikut : lebih
menekankan pada proses pengelolaan (manajemen) dibandingkan perumusan
kebijakan, perubahan dari penggunaan kontrol masukan (input controls) ke
penggunaan ukuran-ukuran yang bisa di hitung terhadap output dan kinerja
target, revolusi manajemen kontrol sejalan dengan pengembangan mekanisme sistem
pelaporan, monitoring, akuntabilitas baru.
b.
Karakteristik New Publik
Management
Karakterisik utama NPM adalah perubahan
lingkungan birokrasi untuk menuju sistem manajemen publik yang fleksibel dan
lebih berorientasi pada kepentingan publik.
M.Minougue (2000) menyebutkan adanya 5 karakteristik utama
Public Management, yaitu:
- A separation of strategic policy from operational
management. New Public Management lebih banyak terkait dengan tugas-tugas
operasional pemerintahaan dari pada peran perumusan kebijakan.
- A concern with results rather than process and
procedure. New Public Management lebih berfokus pada upaya mencapai tujuan
daripada upaya berkutat dengan proses dan prosedur.
- An orientation the needs of customer rather than
those of bureaucratic organizations. New Public Management lebih banyak
berorientasi pada pemenuhan kebutuhan pelanggan dari pada kebutuhan
birokrasi.
- A withdrawal from direct service provision in
favour of a steering or enabling role. New Public Management menghindarkan
diri dari berperan memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat sesuai
dengan peran utamanya memberikan arahan saja atau pemberdayaan kepada
masyarakat.
- A trans formed bureaucratic culture/ A change to
entrepreneurial management culture. New Public Management mengubah diri
dari budaya birokrasi.
Menurut C.Hood (1991) menyebutkan ada 7
karakteristik New Public Management, yaitu:
1.
Hands-on professional
management, pelaksanaan tugas
manajemen pemerintahaan diserahkan kepada menejer propesional.
2.
Explicit standards and measures of performance, adanya
standar dan ukuran kinerja yang jelas.
3.
Greater emphasis on out
put control, lebih ditekankan pada control
hasil/keluaran.
4.
A shift to desegregations of units in the public sector, pembagian
tugas ke dalam unit-unit yang dibawah.
5.
A shift to greater competition in the
public sector, ditumbuhkannya persaingan ditubuh
sektor publik.
6.
A stress
on private sectore styles of management practice, lebih
menekankan diterapkannyagaya manajemen sektor privat.
7.
A stress on greater discipline and parsimony in resource use, lebih
menekankan pada kedisiplinan yang tinggi dan tidak boros dalam menggunakan berbagai sumber.
2.
Reinventing Bureaucracy
Dalam upaya melakukan perbaikan birokrasi
pemerintahan sering kali kita mendengar istilah “Reinventing Government”.
Istilah ini menjadi ketika presiden AS Clinton melakukan pembaruan birokrasi
pemerintahannya. Apa yang dilakukan oleh Clinton di Amerika tampaknya tidak
hanya penting bagi pemerintah AS saja, akan tetapi penting juga untuk kita
karena prinsi-prinsip dalam Reinventing Government itu bisa di ambil sari
patinya untuk perbaikan sistem birokrasi pemerintahan.
Pembaruan dalam Reinventing Government dapat
pula dikatakan sebagai upaya mewiraswastakan birokrasi pemerintah.
Mewiraswastakan bukan bearti setiap pejabat di haruskan berdagang atau menjadi
seperti pengusaha, melainkan adanya upaya pejabat untuk bekerja keras
meningkatkan pelayanan publik dan berupaya untuk lebih produktif dan inovatif.
Jadi prinsip Reinventing Government adalah mentransformasikan kinerja dalam
dunia usaha ke kinerja organisasi pemerintah. Konsep NPM seperti di uraikan di
atas nampak diterapkan di AS ketika
Osborne dan Gaebler menerbitkan buku Reinventing Government (1992) dan kemudian
dilanjutkan dengan buku lain bersama Peter Plastrik Banishing Bureucracy
(1997). Dengan mengambil pengalaman dari negara-negara lain terutama dari
Inggris dan New Zeland dan pengalam dari negara bagian di AS Osborne yang
mantan jurnalis dan City Manager itu mengenalkan NPM dalam birokrasi pemerintah
yang rupanya di sambut baik oleh Bill Clinton untuk melakukan birokrasi dalam
pemerintahannya.
Sepuluh prinsip mengwiraswastakan birokrasi pemerintah
antara lain :
1)
Pemerintah harus bersifat katalis.
Merupakan suatu fungsi
yang mampu memisahkan sebagai pengarah (membuat kebijakan) dengan fungsi
pelaksana. Contoh untuk membangkitkan peranan masyarakat di tingkat masyarakat
di tingkan kecamatan dalam meningkatkan produktivitas pertanian seorang camat
bisa memberikan ransangan pembelian pupuk yang murah, memberikan pelatihan
softkill, memberikan penghargaan untuk meransang petani lebih giat dalam
bekerja.
2)
Pemerintahan milik rakyat.
Disini seorang pejabat pemerintah harus mau
dikontrol, dikritik, dan diawasi oleh rakyat
3)
Pemerintah kompetitif.
Seorang pejabat
pemerintah selain mampu mendorong masyarakatnya untuk berperan aktif dalam
meningkatkan produktifitas juga mampu mendorong staf karyawannya bersaing untuk
meningkatkan kinerja.
4)
Pemerintah berorientasi misi.
Melakukan deregulasi
internal, menghapus peraturan dan
ketentuan yang tidak efektif, menyerhanakan sistem administratif yang telalu
panjang misalnya perizinan.
5)
Pemerintah berorientasi pada hasil.
Para pimpinan organisasi
pemerintah mengukur kinerja instansi, menetapkan target, memberikan imbalan
kepada instansi yang mencapai atau melebihi target.
6)
Pemerintah berorientasi pelanggan.
Dalam hal ini pemerintah melakukan masyarakat
yang dilayani sama saja baik itu pelajar, orang tua, pembayar pajak, orang
mengurs KTP, dll. Pimpinan organisasi pemerintahan harus melakukan survei
kepada pelanggan apa yang diinginkan dan dibutuhkan yang berhubungan dengan
instansi pemerintahan.
7)
Pemerintah swasta
Pemerintah menfokuskan
energinya bukan hanya menghabiskan anggaran yang ada melainkan juga
mengahsilkan uang. Cotohnya : bagaimnana kinerja camat untuk senantiasa jeli
untuk melihat kesempatan untuk meningkatkan produktifitas kecamatannya.
8)
Pemerintah antisipatif
Suatu pemerintahan yang
berfikir ke depan. Pimpinan isntansi pemerintah mencoba mencegah timbulnya
maslah dari pada memberikan pelyanan untuk menyelesaikan masalah. Mereka
menggunakan perencanaan strategis untuk melihat ke depan.
9)
Pemerintahan desentralisasi
Suatu pemerintahan yang
mendorong wewenang dari pusat melimpah ke daerah melalui organisasi yang ada.
10) Pemerintahan
berorientasi pasar.
Memanfaatkan struktur
pasar swasta untuk memecahkan masalah daripada menggunakan mekanisme
administratif, seperti menyampaikan pelayanan atau perintah dan kontrol dengan
memanfaatkan peraturan. Mereka menciptkana intensif keuangan-pajak. Dengan cara
ini, organisasi swasta atau anggota masyarakat berperilaku mengarah pada
pemecahan masalah sosial.
Reinventing government
pada hakikatnya adalah NPM.. Jika OPA
prinsipnya dilaksanakan dalam birokrasi pemerintah, maka pokok pemikiran
dari NPM yang salah satu aplikasinya adalah reinventing government.
3. Belajar dari New Publik
Management
Hasilnya nyata dari
reformasi tersebut mencakup lima aspek yaitu (1) saving (2) perbaikan proses
(3) perbaikan efesiensi (4) peningkatan efektivitas (5)perbaikan sistem
administrasi seperti peningkatan kapsitas, flesibelitas dan ketahanan. Dalam
hal saving, perbaikan proses dan efesiensi serta sistem administrasi, Inggris
dan Amerika telah mengklaim berhasil, tetatpi dalam hal efektivitas belum
dirasakan, karena hasil akhir progrma baru dirasakan beberapa tahun kemudian
(Pollit, 2002) .Beberapa negara di Afrika telah mengambil manfaat dari NPM
(Polidano, 2002) tetapi dinegara negara berkembang lainnya, NPM masih bersifat
embrio dan coba-coba. Keberhasilan NPM ini sangat tergantung kepada kemampuan
institusi, serta iklim dan ideologi manjemen yang dianut.
Dalam perkembangannya NPM banyak menuai kritikan karena
para elit birokrasi cenderung berkompetisi utnuk memperjuangkan kepentingan
dirinya dari pada kepentingan umum, dan berkolaborasi untuk mencapainya.
Apalagi dasar NPM adalah Public Choise yang sangat di dominasi oleh kepentingan
pribadi sehingga konsep seperti publik spirit, publik service terabaikan, hai
ini tidak akan mendorng demokrasi.
Disamping itu NPM tidak
pernah ditujukan untuk menangani pemerataan dan masalah keadilan sosial
(Harrow, 2002). Munculnya NPM telah mengancam nilai-nilai inti sektor ublik yaitu
citizen selfgovernment dan fungsi administor sebagai servan of publik interest,
bahkan kalau tidak berhati-hati, justru akan meningkatkan korupsi dan
menciptkan maslah baru (Haque, 2007).
Bab III
Penutup
A. Kesimpulan
New publik management adalah konsep yang menggunakan mekanisme pasar dan
terminologi di sektor publik. Maksudnya dalam melakukan hubungan dengan
pelanggannya (customer) dipahami sama dengan proses hubungan transaksi yang di
lakukan oleh dunia pasar (market place). Dengan mentransformasikan kinerja
pasar seperti ini maka dengan kata lain akan mengganti atau mereform kebiasaan
kinerja sektor publik dari tradisi berlandaskan aturan (rule based) dan proses
yang menggantungkan pada otoritas pejabat menjadi orientasi pasar dan di pacu
untuk berkompetisi sehat.
Reinventing Government adalah mentransformasikan
kinerja dalam dunia usaha ke kinerja organisasi pemerintah. Konsep NPM seperti
di uraikan di atas nampak diterapkan di
AS ketika Osborne dan Gaebler menerbitkan buku Reinventing Government (1992)
dan kemudian dilanjutkan dengan buku lain bersama Peter Plastrik Banishing
Bureucracy (1997). Dengan mengambil pengalaman dari negara-negara lain terutama
dari Inggris dan New Zeland dan pengalam dari negara bagian di AS Osborne yang
mantan jurnalis dan City Manager itu mengenalkan NPM dalam birokrasi pemerintah
yang rupanya di sambut baik oleh Bill Clinton untuk melakukan birokrasi dalam
pemerintahannya.
Pelajaran penting yang dapat diambil dari NPM adalah bahwa pembangunan
birokrasi harus memperhatikan mekanisme pasar, mendorong kompetisi kontrak
untuk mencapai hasil, harus lebih responsif terhadap kebutuhan pelanggan, harus
lebih bersifat mengarahkan daripada bersifat menjalankan sendiri, menekankan
budaya organisasi yang bersifat fleksibel, dan inovatif.
mana daftar pustakanya
BalasHapus