PENGANTAR ILMU ADMINISTRASI NEGARA

PENGANTAR ILMU ADMINISTRASI NEGARA

·         Administrasi merupakan cabang dari ilmu pengetahuan sosial. 

·         Administrasi dalam arti sempit : administrasi sebagai tata usaha yaitu merupakan proses catat-mencatat,pembukuan ,tulis menulis, kearsipan/dokumentasi.

·         Administrasi dalam arti luas : administrasi diartikan sebagai kegiatan/kerjasama diantara dua orang/lebih yang teratur dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

·         Negara merupakan suatu wilayah dipermukaan bumi yang kekuasaan baik sosial,politik,ekonomi, sosial maupun militernya diatur oleh pemerintahan yang berada diwilayah tersebut.

• Prof. Miriam Budiardjo memberikan pengertian Negara adalah organisasi dalam suatu wilayah dapat memaksakan kekuasaannya secara sah terhadap semua golongan kekuasaan lainnya dan yang dapat menetapkan tujuan-tujuan dari kehidupan bersama itu. Jadi Negara adalah sekumpulan orang yang menempati wilayah tertentu dan diorganisasi oleh pemerintah negara yang sah, yang umumnya mempunyai kedaulatan (keluar dan ke dalam).
• Unsur-unsur Negara:

1. Penduduk

Penduduk merupakan warga negara yang memiliki tempat tinggal dan juga memiliki kesepakatan diri untuk bersatu. Warga negara adalah pribumi atau penduduk asli Indonesia dan penduduk negara lain yang sedang berada di Indonesia untuk tujuan tertentu.

2. Wilayah

Wilayah adalah daerah tertentu yang dikuasai atau menjadi teritorial dari sebuah kedaulatan. Wilayah adalah salah satu unsur pembentuk negara yang paling utama. Wilaya terdiri dari darat, udara dan juga laut.

3. Pemerintah

Pemerintah merupakan unsur yang memegang kekuasaan untuk menjalankan roda pemerintahan.
4.Kedaulatan
Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi yang untuk membuat undang-undang dan melaksanakannya dengan semua cara.

·         Administrasi Negara : adalah segenap proses penyelenggaraan yang dilakukan oleh aparatur pemerintah suatu Negara, untuk mengatur dan menjalankan kekuasaan Negara, guna menyelenggarakan kepentingan umum.

·         Menurut Dwight Waldo (doktor hukum), bahwa adm.Negara mengandung 2 pengertian:

-          AN merupakan proses kegiatan yang bersifat penyelenggaraan.

-          AN  adalah suatu seni dari ilmu tentang manajemen yang dipergunakan utk mengatur urusan2 Negara.

·         Jadi AN adalah kunci dari suatu negara, bila proses AN dalam proses pemerintahan suatu negara itu baik, maka bisa dipastikan kinerja aparatur negara baik dan tujuan Negara bisa tercapai dengan baik, begitupula sebaliknya.

·         SOSOK ADMINISTRATOR PUBLIK:

1.      James L, Perry : sosok administrator yg ideal adalah memiliki tehnical skills, human skill, conceptual skills, responsif terhadap institusi2 demokratis berorientasi pd hasil mampu mengembangkan jaringan kerja dan mampu melakukan komunikasi dan menjaga keseimbangan antara keputusan dan kegiatan.

2.      Jadi sosok administrator publik membutuhkan kompetensi2 strategis.

·         Kompetensi2 strategis AP terkait dengan dimensi2 strategis dlm AP, yaitu:

1.      Dimensi kebijakan mencakup proses pembuatan kebijakan untuk penentuan tujuan dan cara atau alternatif mencapai tujuan.

2.      Dimensi organisasi berkenaan dengan struktur dan hararki, pembentukan unit, pembagian tugas prosedur kerja.

FUNGSI-FUNGSI ADMINISTRASI NEGARA

Menurut Gerald Caiden:

1.      Fungsi tradisional, meliputi:

·         Hubungan luar negeri; menurut buku Rencana Strategi Pelaksanaan  Politik  Luar Negeri RI (RENSTRA) adalah hubungan antar bangsa dalam segala aspeknya.

·         Ketertiban Dalam Negeri; Pada masa lalu masalah keamanan menjadi tanggung jawab masyarakat lingkungan setempat.  Namun semakin modern semakin kompleks permasalahan yang dihadapi masyarakat, sehingga dihutuhkan lembaga publik yang berfungsi menjaga ketertiban masyarakat untuk menjamin ketertiban dalam negeri.

·         Pertahanan Keamanan; Menjaga keamanan dari serangan eksternal, menjaga keutuhan NKRI dari serangan separatis.

·         Pekerjaan Umum; Fungsi ini meliputi penyediaan sarana-sarana publik yang dibutuhkan masyarakat, seperti pembangunan jalan raya, satelit komunikasi, rel kereta api, terminal, bandara ,jembatan dll.

·         Perpajakan; Negara adalah satu-satunya lembaga yang mempunyai otoritas memaksa warganya membayar pajak serta mengalokasikan pendapatan Negara dari pajak untuk kepentingan umum.

·         Kesejahteraan umum; adalah pelayanan Negara pada orang-orang yang tidak mampu mengurus hidupnya sendiri, contohnya: orang cacat, yatim piatu, orang gila dan jompo.

2.      Fungsi Pembangunan Bangsa; Fungsi  pokoknya adalah menjaga persatuan Bangsa dan keutuhan wilayah.  Cara yang digunakan antara lain meliputi: simbol nasional, persatuan nasional, sosialisasi dan pembangunan nasional.

3.      Fungsi Manajemen Ekonomi; Fungsi administrasi Negara dalam manajeman ekonomi antara lain: peran langsung dan regulasi.

4.      Fungsi Kesejahteraan Sosial; Adapun peran Negara dalam pelayanan masyarakat antara lain pelayanan kesehatan nasional, pelayanan kesejahteraan sosial, jaminan sosial, pendidikan nasional dan perumahan umum.

5.      Fungsi Kontrol Lingkungan; meliputi riset dan pengembangan, konservasi, tata kota dan kontrol lingkungan.

6.      Fungsi HAM; fungsi perlindungan HAM antara lain: perlindungan HAM, privasi dan pengendalian penduduk.

PERBEDAAN ADMINISTRASI NEGARA DENGAN SWASTA (PRIVAT)

ADMINISTRASI PUBLIK	ADMINISTRASI PRIVAT
Meningkatkan kemakmuran seluruh rakyat	Meningkatkan kesejahteraan pemegang saham
Pemberian sevice/pelayanan yang efektif dan efisien kepada masyarakat	Mendapatkan keuntungan yang tinggi
Berkewajiban melayani semua warga negara dengan perlakuan yang sama	Sering membedakan pelayanan, mencari keuntungan
Wilayah kekuasaan yang sama luasnya dengan luas wilayah kekuasaan negara	Tidak mempunyai wilayah kekuasaan
Kekuasaan dari rakyat melalui lembaga perwakilan	Kekuasaan yang bersandar pada modal, kemampuan teknis, kemampuan manajerial dan teknologi
Seluruh aparat dan personalia sebagai abdi negara	Menjalankan politik pilihannya secara memihak dan menganut suatu aliran yang menguntungkan perusahaan
Proses administrasi publik lebih lambat	Proses administrasi lebih cepat

SEJARAH PERTUMBUHAN ADMINISTRASI NEGARA

            Administrasi Negara sebagai seni (art) atau administrasi dalam bentuk praktek nyata telah ada sejak timbulnya peradaban manusia, tetapi administrasi Negara sebagai ilmu (science) baru berkembang sejak abad ke XIX.

            Menurut Siagian, perkembangan administrasi dan manajemen sebagai seni dapat dibagi menjadi 3 fase, yaitu:

1.      Fase prasejarah (berakhir pd 1M)

2.      Fase sejarah (berakhir pada tahun 1886)

3.      Fase modern (dimulai pada tahun 1886-sekarang)

Fase Prasejarah

            Bukti-bukti perkembangan administrasi dan manajemen dalam kurun waktu prasejarah adalah sbb:

a.       Peradaban Mesopotamia

b.      Peradaban Babilonia

c.       Mesir Kuno

d.      Tiongkok Kuno

e.       Romawi Kuno

f.       Yunani Kuno

Fase Sejarah

            Dalam fase ini muncul tiga kelompok sarjana dari Eropa yang merupakan pelopor administrasi ilmiah, dengan pandangan yang berbeda-beda, yaitu:

a.       Kaum Kameralisten yang terdapat di Jerman

b.      Kaum Merkantilizer di Inggris

c.       Kaum Fisiokraten di Pakan erancis

Fase Modern

            Ditandai dengan lahirnya gerakan manajemen ilmiah yang dipelopori oleh F.W. Taylor sebagai sarjana pertambangan.  Taylor melihat bahwa efisiensi dan produktivitas buruh tidak terlalu tinggi disebabkan karena terlalu banyaknya waktu dan gerak gerik kaum buruh yang tidak produktif.

PARADIGMA ADMINISTRASI PUBLIK

Henry (1986) mengklasifikasikan lima paradigma administrasi publik :

Paradigma I (1900-1926), dikotomi politik-administrasi

Fokusnya: organisasi, kepegawaian dan penyusunan anggaran dalam birokrasi pemerintah.

Lokusnya: masalah pemerintahan, politik dan kebijakan.

Paradigma II (1927-1937), prinsip-prinsip administrasi Negara

Fokusnya: planning, organizing, staffing, coordinating, reporting dan budgeting (POSDCORB).

Lokusnya: setiap organisasi dalam bentuk apa pun.

Paradigma III (1950-1970), administrasi Negara sebagai ilmu Politik

Morstein dan Gaus adalah tokoh yang mengkritik bahwa pemisahan politik dan administrasi adalah sesuatu yang tidak mungkin/tidak realistis.  Oleh karena itu, muncul paradigma baru yang menganggap administrasi publik sebagai ilmu politik. Fokusnya: perumusan kebijakan publik

Lokusnya: birokrasi

Paradigma IV (1956-1970), administrasi Negara sebagai ilmu administrasi

Semua fokus yang dikembangkan di sini diasumsikan dapat diterapkan tidak hanya dalam dunia bisnis,tetapi juga dalam dunia administrasi publik.

Paradigma V (1970-sekarang), administrasi Negara sebagai administrasi Negara

Fokusnya: teori organisasi, teori manajemen dan kebijakan publik.

Lokusnya: masalah-masalah dan kepentingan-kepentingan publik.

            Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Federikson (1976), ilmu administrasi publik terdapat enam paradigma dalam pertumbuhannya.

Paradigma I adalah Birokrasi Klasik. 

Fokusnya: struktur organisasi dan fungsi/prinsip-prinsip manajemen.

Lokusnya: birokrasi pemerintahan dan organisasi bisnis

Nilai yang dikejar oleh administrasi publik pada paradigma ini adalah efisiensi, efektivitas, ekonomi dan rasionalitas.

Paradigma II adalah Birokrasi Neo-Klasik.

Fokusnya: proses pembuatan keputusan dengan menerapkan pendekatan ilmiah perilaku, ilmu manajemen, analisis sistem dan riset operasi.

Lokusnya: keputusan birokrasi pemerintah.

Paradigma III adalah Kelembagaan.

Paradigma ini memusatkan perhatiannya pada pemahaman terhadap prilaku birokrasi, termasuk perilaku dalam pembuatan keputusan.

Paradigma IV adalah Hubungan Kemanusiaan.

Fokusnya: dimensi-dimensi hubungan kemanusiaan dan aspek sosial psikologis.

Lokusnya: organisasi/birokrasi.

Paradigma V adalah Pilihan Publik.

Fokusnya: pilihan-pilihan untuk memberikan pelayanan kepada publik.  Karena berkaitan dengan pilihan publik,paradigma ini tidak dapat dilepaskan dari pengaruh politik.

Paradigma IV adalah Administrasi Negara Baru.

Fokusnya: desain organisasi yang searah dengan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial, pengembangan sistem desentralisasi, demokrasi, responsif, partisipasif dan memberikan jasa-jasa yang diperlukan masyarakat.