tata kelola organisasi desa

A. Dasar landasan tata pemerintahan organisasi desa/kampung. Menurut undang undang no. 6 tahun 2014 desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Sedangkan pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan demikian desa adalah unit terkecil dalam tatanan pemerintahan suatu negara. Kesejahteraan masyarakat desa adalah tolak ukur rill untuk melihat tingkat kesejahteraan suatu negara. Dengan disahkannya undang undang terbaru no. 6 tahun 2014 tentang desa, memunculkan berbagai tanggapan dari banyak elemen, hal mendasar yang menjadi perbincangan adalah distribusi / sharing kekuasaan dari pusat ke tingkat desa, hal lain yang menjadi bahasan adalah adanya dana 10 % APBN yang akan dilontorkan pemerintah pusat bagi tiap-tiap desa, jika melihat pada APBN Indonesia saat ini, maka setiap desa akan menerima 1 milyar lebih. Namun demikian dana desa ini akan melahirkan dua anggapan masyarakat yaitu : 1) Dikhawatirkan akan menimbulkan korupsi jika para pemerintah tingkat desa tidak mampu memanage pelaksanaan tata kelola pemerintahan desa yang baik. 2) Membuat desa lebih maju jika pengelolaan dana dilakukan dengan baik. Dalam rangka membangun good governance, dalam era reformasi sekarang ini mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance) menjadi sesuatu hal yang tidak dapat ditawar lagi keberadaanya dan mutlak terpenuhi. Prinsip-prinsip pemerintahan yang baik meliputi antara lain : 1) akuntabilitas (accountability) yang di artikan sebagai kewajiban untuk mempertanggung jawabkan kinerjanya. 2) keterbukaan dan transparansi (openness and transparency) dalam arti masyarakat tidak hanya dapat mengakses suatu kebijakan tetepi juga ikut berperan dalam proses perumusannya. 3) partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan pemerintahan umum dan pembangunan. Dalam konsep good governance pemerintah tidak lagi berperan sebagai aktor tunggal, tetapi juga citizen, masyarakat dan terutama sektor usaha/swasta yang berperan dalam governance. Jadi ada penyelenggara pemerintahan, penyelenggara swasta, bahkan oleh organisasi masyarakat (LSM misalnya). Ini juga karena perubahan paradigma pembangunan dengan peninjauan ulang peran pemerintah dalam pembangunan, yang semula bertindak sebagai regulator dan pelaku pasar. Menjadi bagaimana menciptakan iklim yang konduktif dan melakukan investasi prasarana yang mendukung dunia usaha.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Sejarah Lahirnya Sosiologi

PEMBAHASAN A.    Sejarah Lahirnya Sosiologi ........... Lahirnya Sosiologi ini sangat berkaitan dengan terjadinya perubahan sosial masyarakat di Eropa Barat dan pada masa Revolusi Industri (Inggris) dan revolusi sosial (Prancis). Revolusi inilah yang pada awalnya diharapkan membawa kehidupan yang modern bagi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Namun pada kenyataannya, revolusi ini yang menyebabkan timbulnya berbagai kekacauan dan disharmoni hubungan antar warga masyarakat. Dengan kata lain, terjadinya kesenjangan dengan apa yang diharapkan dan apa yang ada (Sitorus, 2000 : 5) [1] Menurut Laeyendecker (1983 : 11-43) kelahiran sosiologi selain keedua revolusi yang di sebutkan tadi, juga terkait dengan serangkaian perubahan jangka panjang yang melanda eropa barat di abad pertengahan. Proses perubahan jangka panjang yang didefinisikan Laeyendecker sebagai pendorong lahirnya sosiologi adalah : 1.        Tumbuhnya kapitalisme pada akhir abad ke 15 2.        Adanya per
Baca selengkapnya

Opini Tentang Masalah Sosial dalam Masyarakat

Gambar
Opini Tentang Masalah Sosial dalam Masyarakat Masalah sosial adalah suatu ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat yang membahayakan kehidupan kelompok sosial. Tidak dapat kita pungkiri dalam kehidupan sehari-hari sering kita jumpai berbagai macam permasalahan dan sosial di masyarakat, masalah sosial tersebut muncul akibat terjadinya perbedaan yang mencolok antara nilai dalam masyarakat dengan realita yang ada. Sedangkan yang dapat menjadi sumber masalah sosial yaitu : seperti proses sosial antar kelompok masyarakat dan suatu tragedi fenomena sosial seperti banjir dan bencana lainnya. Berikut berbagai macam masalah sosial yang sering terjadi dalam masyarakat : KRIMINALITAS DALAM MASYARAKAT Gambar 1.1 Akhir-akhir ini kasus krimanilitas terutama terkait kejahatan seksual semakin meningkat di Indonesia, fenomena ini bukan masalah baru di negara kita, bahkan Aceh sekalipun yang mendapat julukan Serambi Mekkah telah ternodai dengan
Baca selengkapnya

LEMBAGA KEMENTRIAN (WIZARAH AL-TAFWIDH DAN WIZARAH AL-TANFIDZ)

“LEMBAGA KEMENTRIAN (WIZARAH AL-TAFWIDH DAN WIZARAH AL-TANFIDZ)” BAB I PENDAHULUAN A.        LATAR BELAKANG             Bani umayyah merupakan salah satu kabilah dalam masyarakat Arab Quraisy. Dinassti ini memegang tampuk kekuasaan politik dan ekonomi . Politik Islam sebagai ilmu dan teori atau filsafat, akan melahirkan konsep dan tatanan aplikabel dan menguntungkan bagi umat secara keseluruhan.  Pendapat umum yang menyatakan bahwa “ijtihad politik” tidak diperlukan lagi, karena praktiknya telah ada : bahwa perilaku politik dan tatanegara serta pemerintahan Islam sudah pernah dijalankan oleh generasi terdahulu, sejak masa Dinasti Bani Umayyah dan Bani  Abbasiyah. praktik ini dianggap telah mapan dan sudah islami. Kalaupun didapati penyelewengan dari Al-Qur’an dan Sunnah Nabi, mereka jarang sekali melakukan atau redefenisi terhadap praktik tersebut. Juga adanya dominasi dan hegemoni intelektual Barat. Terkait dengan politik, untuk menjalankan roda pemer
Baca selengkapnya